Selasa, 01 April 2014

Seluruh Honorer K2 Akan Diangkat Menjadi CPNS
Honorer K2 harus memenuhi syarat untuk dapat diangkat jadi CPNS.
Honorer K2 harus memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi CPNS.
Para tenaga honorer kategori dua (K2) yang memenuhi aturan PP 48 Tahun 2005 dan PP 56 Tahun 2012, akan diangkat sebagai CPNS secara bertahap. Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja.

"Seluruh honorer kategori dua akan diangkat bertahap. Tapi pengangkatannya kan harus ada syaratnya jadi bukan gratis," kata Setiawan yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (07/03/2014).

Sesuai dengan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pimpinan instansi pusat dan daerah, tertanggal 27 Februari 2014. Kriteria tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS adalah:

  • Honorer yang diangkat oleh PPK atau pejabat lain di Bidang Pemerintahan.
  • Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006.
  • Memiliki masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai CPNS masih bekerja secara terus-menerus.
  • Penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD.
  • Bekerja pada instansi pemerintah.
  • Lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB)
  • Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi para tenaga honorer K2 yang tahun ini namanya belum tercantum di pengumuman kelulusan tes CPNS K2. Seleksi CPNS K2 tahun 2013 kemarin diikuti oleh sebanyak 605 ribu peserta, jumlah honorer K2 yang diangkat menjadi CPNS sekitar 218 ribu orang. 

SekolahDasar.Net | 3/07/2014 | #Honorer #Penerimaan CPNS

Ketik Email Anda Untuk: 
Guru Penerima Tunjangan Ditentukan Dinas Pendidikan
Penentuan nama guru penerima tunjangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Penentuan nama guru penerima tunjangan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.
Nama-nama guru calon penerima tunjangan ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Penerima aneka tunjangan guru tersebut dikirim secara on-line melalui Aplikasi SIM Tunjangan yang terhubung dengan Pusat. Saat ini Kemendikbud siap mewujudkan rencanapencairan sejumlah tunjangan untuk guru akhir bulan ini. 

Menurut Tagor Alamsyah Harahap, M.Kom., Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Direktorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kemendikbud tengah menunggu daftar nominasi guru yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

“Itu usulan dari Kabupaten/Kota untuk subsidi tunjangan fungsional, tunjangan daerah khusus, bantuan kualifikasi akademik. Semua murni usulan mereka,” kata Tagor seperti dikutip SekolahDasar.Net dariKemdikbud.go.id (26/03/2014).

Proses usulan calon guru penerima tunjangan dilakukan secara online. Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuka aplikasi dan memberi check list nama-nama guru yang memenuhi syarat sejumlah kuota yang diambil dari data pokok pendidikan (Dapodik). Saat itu pula usulan data penerima tunjangan langsung terbaca di Jakarta.

Penentuan nama guru penerima tunjangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota karena pihak tersebut dinilai mengetahui kondisi guru di lapangan. Seorang guru mendapat tunjangan atau tidak tergantung kebenaran data yang dikirim karena bisa saja guru tersebut sudah tidak memenuhi syarat.

“Seorang guru bisa juga tidak dapat tahun ini meskipun tahun lalu dapat. Hal ini bukan karena kuotanya turun, tapi sebarannya yang berubah. Jumlah kuota nasional tetap, yang memenuhi syarat makin banyak,” kata Tagor di Gedung C lantai 19, Kompleks Kemdikbud, Senayan, Jakarta.

Kualitas Dapodik tahun ini makin baik sehingga hampir semua Kabupaten/Kota datanya baik. Akibatnya, kuota yang menyebar juga banyak. Hal inilah yang membuat kuota Kabupaten/Kota tahun ini menurun padahal kuota secara nasional sama namun sebarannya menjadi lebih luas.

“Cara menghitung kuota yaitu jumlah guru yang memenuhi syarat dibagi dengan kuota nasional kali seratus persen. Kita tidak intervensi,” ujar Tagor.

Para guru dapat memantau datanya di Dapodik melalui fasilitashalaman Info PTK yang berbasis internet. Menurut Tagor verifikasi data guru secara online ini salah satu pemaksaan secara positif agar guru jangan alergi dengan internet. Jika sudah terbiasa dengan internet, guru akan bisa meningkatkan kompetensinya.

SUMBER: SEKOLAHDASAR.NET